DPRD DIMINTA BENTUK PANSUS KONFLIK AGRARIA

DPRD Provinsi Kalbar, diminta segera membentuk pansus penyelesaian konflik agrarian, dan sumber daya alam di Kalbar. Selain itu, dprd juga diminta memastikan, revisi tata ruang provinsi kalbar, benar-benar digunakan untuk memperkuat akses dan kontrol rakyat, atas wilayah kelolannya.