14 Kabupaten-Kota se-Kalbar dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluaarkan BPK-RI tidak ada yang mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Kegagalan 14 Kabupaten-Kota meraih Opini WTP tersebut, terjadisejak tahun 2008, permasalahan ini didominasi LaporanPengelolaan Aset Daerah yang belum tertata. Pada laporan BPK-RI atas Opini LPPD dan LKPD 14 Kabupaten-Kota se-Kalbar, permasalahan Administrasi Aset,menjadi penyebab Pemda di Kalbar, belum ada yang bisa meraih Opini WTP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar