DPRD Provinsi Kalbar, diminta segera membentuk pansus penyelesaian konflik agrarian, dan sumber daya alam di Kalbar.
Selain itu, dprd juga diminta memastikan, revisi tata ruang provinsi kalbar, benar-benar digunakan untuk memperkuat akses dan kontrol rakyat, atas wilayah kelolannya.Artikel Terkait :
DPRD Provinsi Kalbar, diminta segera membentuk pansus penyelesaian konflik agrarian, dan sumber daya alam di Kalbar.
Selain itu, dprd juga diminta memastikan, revisi tata ruang provinsi kalbar, benar-benar digunakan untuk memperkuat akses dan kontrol rakyat, atas wilayah kelolannya.
0 comments:
Posting Komentar