. . . .

Admin Control Panel

New Post | Settings | Change Layout | Edit HTML | Monetize | Moderate Comments | Sign Out

Berita Terbaru

Minggu, 11 November 2012

Hutan Mangrove Banyak Rusak, Dinas Kehutanan Papua Tak Tahu

Hutan Mangrove Banyak Rusak, Dinas Kehutanan Papua Tak Tahu

Kawasan hutan mangrove Papua, banyak rusak, namun Dinas Kehutanan (Dishut) daerah itu, tidak mengetahui. Mereka hanya memiliki data hutan mangrove yang tersebar di 12 daerah.
Sekretaris Dinas Kehutanan Papua, Karsudi mengatakan, hingga kini belum mengetahui total kerusakan mangrove maupun lokasinya.”Sampai sekarang, kami tidak tahu berapa luas kawasan hutan mangrove yang rusak. Tempat pun tidak diketahui,” katanya kepada Mongabay di Jayapura, Selasa (23/10/12).

Padahal, kerusakan mangrove di Papua terjadi di beberapa tempat, seperti di Pantai Holtekamp, Jayapura, seluas 200 hektar dirusak eksavator milik PT. Bintang Mas terjadi pada 2001. Masih di Jayapura, masyarakat adat di Entrop, Hamadi, dan Kampung Enggros mengeluhkan hutan mangrove seluas 500 hektar dibabat pengusaha dan pemerintah demi pembangunan.
Kerusakan hutan mangrove di kawasan Pantai Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Foto: Musa Abubar

Kerusakan sama terjadi di Kabupaten Kepualuan Yapen, Papua. Sejak, 1999, Dinas Perikanan dan Kelautan, membabat habis 1.000 hektar lebih mangrove di Kampung Ansus, Distrik Yapen Barat.
Dinas Kehutanan Papua, hanya memegang data lahan mangrove seluas 1.053.843 hektar, itupun diperoleh dari Bali. Ia tersebar di Kabupaten Asmat 283.774,77 hektar, Biak Numfor 6.185,55, Jayapura 58,99, Kepulauan Yapen 3.567,93, Kota Jayapura 362,37, Kabupaten Mappi 49.902,78, Merauke 259.595,53, Mimika 245.713,87, dan Nabire 155.444,49 hektar.

Kepala Dishut Papua, Marthen Kayoi mengatakan, sampai saat ini penanganan mangrove masih di bawah pengawasan Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Bali. Balai ini terbentuk sejak 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2007 sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola mangrove dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal BPDAS-PS.
Balai ini menjalankan lima fungsi antara lain, program rehabilitasi, perlindungan, pengawetan dan pemantauan lestari hutan mangrove.“Kalau kami mau mengetahui tentang kerusakan atau penanganan, harus minta data ke Bali. Tapi, cukup sulit.”

Meski demikian, Kehutanan Papua tak tinggal diam. Marthen mengatakan, saat ini, berupaya menyelamatkan mangrove dengan penanaman dan pengelolaan. “Sudah ada dua daerah yang kami tentukan untuk jadi fokus. Masing-masing Asmat dan Waropen.”



Publikasikan ...

Tautan halaman ini.








0 comments:

Posting Komentar

top  

  © Kantor Berita Asteki - Bogor KoTa HuJaN 2008

didukung oleh tPort Integration | Back to TOP  

TopBottom